Gaya APA

FARIZAL, M, N. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NAHKODA YANG BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 323 JO PASAL 219 (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PONTIANAK . PONTIANAK: PENERBIT FAKULTAS HUKUM.

Gaya MLA

FARIZAL, M., NOOR. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NAHKODA YANG BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 323 JO PASAL 219 (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PONTIANAK". PONTIANAK: PENERBIT FAKULTAS HUKUM, 2019. Text.