PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NAHKODA YANG BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 323 JO PASAL 219 (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PONTIANAK

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NAHKODA YANG BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 323 JO PASAL 219 (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PONTIANAK

M. NOOR FARIZAL - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: FH 2334
Penerbit: PONTIANAK : PENERBIT FAKULTAS HUKUM., 2019
Deskripsi Fisik: SKRIPSI
Bahasa: Jakarta
ISBN/ISSN: 115.10.11.5217
Klasifikasi: FH 2334
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar